Kesadaran Berpolitik

Reformasi Terhadap Kesadaran Masyarakat Berpolitik
Setelah melewati perjuangan panjang tanpa mengenal lelah oleh Mahasiswa, akhirnya kekuasaan Soeharto pun berakhir. Kekuasaan yang selama ini hampir semua orang meragukan dapat tumbang dalam waktu sesingkat itu. Sebuah kemenangan awal bagi para Mahasiswa dan sekaligus semua lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan dari status quo. Sebuah awal menuju realisasi Reformasi total menuju kekuasaan Demokratis. Semua lapisan masyarakat bergembira, berpesta pora dan berekspresi sama dalam menyambut kemenangan Reformasi. Mahasiswa tumpah ruah memekikkan kemenangan, sebagian rakyatpun menyiapkan pesta gule kambing menyambut kegembiraan dan tak luput sujud syukur kemenangan menjadi fenomena yang akrab dimata kita. Semua orang mengungkapkan kegembiraan menyambut peristiwa akbar ini, meskipun sebenarnya sempat setengah sadar menyaksikannya.
Ditengah meluapnya kegembiraan ini, kita pun sadar, perjuangan belum selesai untuk terus memekikkan kata "Reformasi Total". Kita tidak akan lupa terhadap mereka-mereka para pahlawan Reformasi yang telah tiada dalam memperjuangkan aspirasi rakyat selama ini. Kita pun tetap mengalihkan perhatian kita kepada masyarakat yang selama ini menderita, disamping pula selalu menuntut kembali pengembalian martabat dan hak-hak asasi manusia. Ternyata tugas kita lebih kompleks datang dengan tiba-tiba. Sebab, kitapun tidak sekedar memberantas KKN dan antek-anteknya namun juga dituntut untuk dapat memulihkan semua faktor kehidupan bernegara yang selama ini jumud. Perjuangan fase kedua pun dimulai. Perjuangan yang sebenarnya,yang akan menjadi penentu dalam merealisasikan semua yang selama ini jadi angan semata. Perjuangan dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, demokratis dan menghargai hak asasi manusia.
Perjuangan yang menuntut tekad semua lapisan masyarakat sebagai zoon politikon (warga yang merdeka) untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Berpartisipasi dalam menegakkan sendi-sendi bangsa yang lepas dari penyakit-penyakit kronis kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) - dan sekaligus menciptakan infrastruktur kehidupan masyarakat yang terdiri dari warga-warga yang berkesamaan kedudukan (civil society).
Perjuangan fase kedua
Sebuah babak sejarah baru mengawali langkah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sebuah fase sejarah yang telah mengorbankan banyak nyawa sekaligus mental manusia. Periode sejarah masa depan kita akan dimulai. Dalam keadaan transisi saat ini, kita pun akan lepaskan permasalahan sebuah figur pemimpin yang sempat menghangat ditengah issue reformasi. Kita benar-benar perlu mencari titik kesamaan dalam melempar bola reformasi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Semua lapisan kalangan masyarakat dituntut keikutsertaannya. Naiknya B.J. Habibie yang sempat menimbulkan pro dan kontra, sebaiknya tidak dijadikan perdebatan yang berlarut-larut sehingga melupakan tujuan utama untuk membangun negara yang bersih dan berkedaulatan rakyat. Terlebih, seperti yang diungkapkan Presiden Habibie bahwasanya pemerintahannya merupakan pemerintahan transisional dan tidak akan menjadi presiden hingga tahun 2003. Setidaknya pernyataan ini dapat mengarahkan kita untuk lebih memfokuskan pada tuntutan-tuntutan yang akan direalisasikan pemerintahan saat ini. Dan tentunya, dengan sikap demikian bukan berarti kita melepaskan dengan mudah pemerintahan saat ini. Namun sebaliknya, kita desak pemerintah ini untuk bisa merealisasikan tuntutan kita. Sebab bagaimanapun dilihat dari siapa yang duduk di pemerintahan saat ini, sangat mustahil mereka akan lepas dari tuntutan rakyat yang menginginkan kehidupan yang demokratis. Untuk itu, dalam mendukung masyarakat Adil, Terbuka dan Demokratis, kita sangat bijaksana kalau mulai memperhatikan masyarakat keseluruhan sebagai unsur dominan untuk mewujudkan reformasi ini mencapai tujuannya.
Pada fase pertama yaitu menggulingkan kekuasaan Soeharto, gerakan Mahasiswa begitu dominan dalam merealisasikan semua tuntutan Reformasi. Disamping pula, para Intelektual dan Cendekiawan yang banyak menggerakkan kekuatan mereka melalui pernyataan sekaligus orasi-orasi yang dilemparkan. Semua gerakan Mahasiswa sepertinya bersatu padu berjalan beriringan menumbangkan kekuasaan. Yel-yel keadilan terus diteriakkan menyambut turunnya kekuasaan Suharto. Namun ditengah-tengah perjuangan ini,kita pun masih diingatkan pada peristiwa yang mencorengkan upaya murni tuntutan reformasi. Peristiwa kelabu dengan rusaknya segala sektor kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi yang sempat lebur hangus dibakar massa sempat menampakkan kesaksiannya ditengah kepulan asap bahaya emosi manusia. Memang, kejadian ini lebih banyak disebabkan gerakan-gerakan oknum-oknum tertentu yang menginginkan keonaran, namun demikian kita tidak dapat menutup mata terhadap tingkat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah saat ini. Kita pun mesti sadar bahwasa nya tidak hanya sistem rejim suharto saja yang harus kita rubah, namun juga kehidupan masyarakat kita yang depolitisasi selama ini, juga harus kita rubah. Kita mesti menyadari tingkat kesadaran masyarakat kita yang berada dalam transisi kultural. Bahkan kita tidak bisa menutup mata bahwasanya ditengah masyarakat kita yang sudah akrab dengan kemajuan tekhnologi dan informasi, masih banyak masyarakat kita yang berpakaian seadanya. Sesungguhnya dalam kenyataanya, terdapat jarak kultural-psikologik yang sungguh lebar dan mesti ditiadakan (atau setidaknya dijembatani terlebih dahulu) antara kesadaran sewarga komunitas kultural didalam kehidupan bermasyarakat yang lokal-primordial dan kesadaran sewarga komunitas politik yang hendak membangun kehidupan bernegara yang sebenarnya. Artinya, dengan melihat masyarakat yang begitu dominan masih terkukung dengan kesadaran yang rendah, maka mustahil reformasi total yang diharapkan bisa terwujud sepenuhnya. Karenanya, upaya untuk mengangkat sekaligus perlahan menumbuhkan kesadaran baru untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis sangat urgen. Jangan sampai, ketika para Mahasiswa dan Intelektual kita meneriakkan kata Reformasi, salah satu warga kita berkata, yang penting makan nasi.
Unsur-unsur golongan yang sekarang mendominasi kehidupan bernegara saat ini bisa dikelompokkan pada empat kategori, yakni Pemerintahan (Birokrasi), kaum Intelektual dan Cendekiawan, Mahasiswa dan unsur Akademis terus Masyarakat awam. Dengan kategori ini, kita bisa melihat dengan jelas bentuk perjuangan kita selanjutnya dalam merealisasikan tuntutan Reformasi ini. Selama ini, tuntutan reformasi lebih banyak disuarakan dari pihak Mahasiswa dan kaum Intelektual. Kalaupun itu ada di kalangan birokrat dan juga masyarakat awam, itu relatif kecil jumlahnya. Untuk itu,menyadari tingkat pemahaman masyarakat kita yang masih rendah akan makna reformasi, maka bukan berarti kita mengajak mereka secara langsung ikut berpartisipasi. Melainkan, kita "para mahasiswa sekaligus kaum Intelektual" bisa melepaskan masyarakat kita dari situasi feodalisme selama ini, dan mulai mengubah spirit dekadensi menjadi semangat progresif dan kreatif. Tugas ini tentu tidak mudah, namun disitu letak essensial bagi perjuangan demokrasi bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang bersifat dialogis dengan massa. Komunikasi ini tentunya sangat riskan kalau tanpa hati-hati terperangkap pada simbol-simbol yang berbeda. Ditengah perbedaan yang ada, kita pun sedapat mungkin menjaga makna pluralisme yang positif, sehingga tidak terdistorsi ungkapan-ungkapan yang mementingkan kepentingan individual/ golongan. Disisi lain, posisi pemerintah beserta birokrasinya sebenarnya melayani kemauan masyarakat. Dan unsur Intelektual beserta Mahasiswa bisa menjadi pengontrol kebijakan pemerintah dalam melaksanakan keinginan rakyat. Untuk itu, keterlepasan kaum Intelektual dari kehidupan pemerintahan sangat diharapkan sehingga suara dukungannya terhadap masyarakat dapat menyeimbangkan kehidupan bernegara dan sekaligus kekuasaan yang demokratis. Setidaknya, tugas pokok para Cendekiawan, kaum Intelektual juga Mahasiswa adalah membangkitkan dan membangun masyarakat kita terhadap kesadaran kolektif menuju terciptanya masyarakat yang berkepribadian. Untuk itu upaya menanamkan alam berfikir publik terhadap semua konflik, pertentangan dan antagonisme yang ada di masyarakat melalui fakta-fakta positif dan konstruktif perlu didukung, sehingga timbul suatu polarisasi kehidupan masyarakat yang dinamis dan tidak digiring menuju satu arah. Sehingga teori Lord Acton "Power trends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" tidak terjadi lagi di negara kita.
Untuk itu, sekali lagi, ditengah perjuangan Mahasiswa, kaum Intelektual dan sekaligus aparatur Negara, kita jangan sampai melupakan keikutsertaan Masyarakat kita untuk ikut mengerti sebuah kehidupan masyarakat yang demokratis. Dan tentunya, upaya awal merealisasikannya adalah merubah pula kondisi dan watak masyarakat kita selama ini yang tersubordinasi dalam kehidupan berpolitik menuju masyarakat yang berkesadaran tinggi. Seperti yang terjadi di negeri Yunani, yang mempunyai para pemikir dan filosof yang fikiran-fikirannya sampai sekarang masih dihargai dan diapresiasi. Definisi aristoteles tentang tragedi dan komedi masih dipegang dan diterima sebagai definisi paling baik tentang dua bentuk sastra, walaupun definisinya dirumuskan sekitar dua ribu lima ratus tahun yang silam. Meskipun telah banyak ditulis makalah mengenai hal itu, dan karya-karya besar tentang tragedi dan komedi telah ditulis oleh dramawan-dramawan dan kritisi-kritisi terkemuka di Eropa, definisi Aristoteles tentang tragedi dan komedi tetap dianggap kokoh. Namun sayang sang filosof Aristoteles tidak mampu memecahkan masalah-masalah Athena pada zamannya. Athena adalah suatu masyarakat yang mengidap perbudakan, dekadensi dan tirani aristokratik. Aristoteles hidup dalam masyarakat tersebut, tetapi tidak dapat mengubahnya. Tentu hal ini tidak terjadi pula pada kita untuk menggulirkan tuntutan masyarakat akan Demokrasi, sedangkan mereka tak paham makna demokrasi itu sendiri
Berpolitik dalam Kultur Paternalistik
_________________________________________________________________

Perlu dikembangnya politik yang bermoral, nampaknya beberapa hari ini
menjadi tema sentral sorotan beberapa pejabat tinggi, pengamat politik
dan para politisi sendiri. Munculnya diskursus ini, dilatari berbagai
peristiwa-peristiwa politik akhir-akhir ini, yang nampak amat
mengedepankan faktor kekerasan, baik sebagai aksi riil maupun berupa
pernyataan-pernyataan dari banyak kalangan yang mengunakan
kosakata-kosakata kekerasan, seperti libas, sikat, basmi dan lain
sebagainya.

Melihat 'wajah' kehidupan politik seperti ini, memang nampak muatan
dimensi moralnya amat berkurang. Apakah itu sebuah persoalan? Tentu
saja merupakan persoalan yang amat serius dan signifikan untuk segera
dibenahi. Politik, kita tahu, sering secara awam diartikan sebagai
upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Karena politik itu
berlangsung dalam kehidupan manusia beradab yang amat menjunjung
tinggi martabat kemanusiaan, sehingga membedakan dengan kehidupan alam
rimba raya yang mengutamakan besarnya kekuasaan, maka aspek moralitas
menjadi faktor penting sebagai pengukur validitas aksi-aksi politik
itu layak dilakukan atau tidak layak dilakukan dalam kehidupan
masyarakat manusia.

Ketika Machiavelli mengutarakan prinsipnya bahwa dalam kehidupan
politik itu segala cara halal untuk dilakukan demi tercapainya tujuan,
maka lebih banyak orang yang mengutuk prinsip itu daripada yang
mendukungnya. Sekalipun dalam praktik politik banyak politisi yang
menerapkan prinsip Machiavelli itu, dan kita menyebut mereka
Machevellian, toh dari segala penjuru kecaman terus berdatangan kepada
para politisi yang menghalalkan segala cara itu.

Peristiwa 'pembantaian' di lapangan Tianemen di RRC, terhadap sejumlah
mahasiswa yang ingin menegakkan demokrasi, yang dilakukan pemerintah
RRC, aksi unjuk kekuatan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap
pemerintah Irak, berbagai praktik kekerasan yang dilakukan pemerintah
Israel terhadap rakyat Palestina, dan kasus-kasus serupa lainnya,
menjadi contoh konkrit betapa aksi-aksi yang mengebelakangkan
pertimbangan moral itu, dikutuk hampir mayoritas masyarakat dunia.

Barangkali apa yang dikemukakan Mensesneg Moerdiono, juga ada dalam
akal pikiran manusia sehat lainnya dimana pun, yakni tujuan politik
adalah mencapai kebaikan hidup, bukan untuk saling menceraiberaikan
dan mencaci-maki. Karena itulah, dalam kehidupan politik pun dikenal
kesantunan dan etika.

Guna membangun kesadaran kehidupan berpolitik seperti itu, sampai ke
individu-individu di masyarakat, memanglah bukan hal mudah. Karena
persepsi bahwa politik itu memang (sah-sah saja) untuk kotor atau
politik itu kotor, sudah terlanjur menancap di benak banyak orang.
Penilaian seperti ini akan kian terinternalisasi apabila para pelaku
politik, para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat, bukan saja sering
mengungkapkan kosakata- kosakata yang menonjolkan kekerasan yang
memanifestasikan adanya arogansi kekuasaan, tetapi juga mempraktikkan
dalam perilaku politik yang riil untuk memaksakan kehendaknya.

Apalagi bila kultur masyarakat itu adalah paternalistik seperti di
Indonesia, dimana masyarakat sering menjadikan perilaku dan ucapan
tokoh-tokohnya sebagai cermin, atau sebagai patron untuk diikuti. Oleh
sebab itu, dalam masyarakat paternal seperti ini, para tokoh memang
terbebani kewajiban untuk menjadi tauladan masyarakatnya, bagaimana
menjalankan aksi politik yang santun dan bermoral. Tidak bisa tidak.

Kesadaran Politik Kaum Muda
Sebuah tim olah raga, tim sepak bola misalnya, akan selalu aktif beregenerasi demi mempertahankan eksistensi dan juga, meningkatkan mutu. Pemain-pemain yang sudah uzur, mau tidak mau, harus gantung sepatu, dan diganti oleh pemain-pemain muda berbakat yang masih tangkas dan leibh gesit. Identik seperti itulah sebuah negara. Ya.. kalau sebuah negara masih mau ada dan juga, meningkatkan kesejahteraan warga negaranya ia harus terus beregenerasi. Sumber regenerasi itu, juga sama seperti analogi tim sepak bola tadi, adalah generasi muda. Makanya, tepat kalau ada ungkapan: generasi muda adalah tulang punggung suatu negara.
Sekarang sudah jelas bahwa generasi muda itu memegang posisi poros dalam kehidupan dan kelangsungan suatu negara. Lalu dengan berawal dari kesadaran ini apa yang hendak kita (baca: generasi muda) lakukan?
Kita tidak bisa menjadi generasi penerus yang asal-asalan. Mirip pula dengan tim sepak bola, para pemain muda pengganti itu tentu pemain muda yang berbakat dan menjanjikan. Kita pun wajib berusaha supaya kelak dapat menjadi pemain pengganti yang qualified.
Salah satu yang wajib dimiliki adalah kesadaran berpolitik. Kesadaran berpolitik ini penting kelak sebagai salah satu penunjang demokratisasi. Kalau mengenai politik saja buta total, bagaimana kita dapat mengusahakan demokrasi. Itu sama saja dengan punya cita-cita tapi nggak berusaha. Ingat, negara Indonesia tercinta ini sedang berusaha mencapai demokrasi di tengah-tengah banyak usaha-usaha KKN dan penyelewengan-penyelewengan demokrasi. Jelas bahwa Indonesia memerlukan generasi penerus yang mampu mewujudkan demokrasi yang sehat sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat adil-makmur-sejahtera pun dapat tercapai. Dengan memiliki kesadaran berpolitik kita pun tidak muda ditipu oleh janji gombal politikus gadungan atau iming-iming yang lain. Kita dapat menjadi generasi penerus yang kritis dan mampu berdemokrasi dengan baik.
Memiliki kesadaran berpolitik bukan berarti harus ikut-ikutan mendirikan partai, nggak juga harus ikutan demo. Politik jangan dipandang sebagai sesuatu yang elit, atau bahkan dipandang negatif sebagai alat peraih kekuasaan. Idealnya tiap warga negara -apalagi kita yang nanti menjadi penerus Indonesia ini- harus memiliki kesadaran berpolitik. Justru dengan memiliki kesadaran berpolitik, kita (baca: generasi muda) mampu berpolitik dengan sehat.
Kesadaran berpolitik bisa dimulai dengan turut mengikuti berita-berita yang marak. Tapi, jangan sekedar membaca. Baik, kalau secara pribadi atau dalam kelompok kecil kita mengutarakan sikap kita atas peristiwa-peristiwa yang ada. Dulu, pada zaman pra-pembentukan Boedi Utomo, Dr. Sutomo, dkk memiliki kelompok semacam ini; studieclub, namanya.
Cara lain, dengan memperhatikan pelajaran PPKn dengan serius. Mengapa PPKn? Karena pelajaran PPKn itu, sebenarnya, memang ditujukan untuk membina kesadaran berpolitik warga negara muda Indonesia. Kalau dirasa membosankan, yang harus disalahkan adalah metode penyampaiannya. Baisa saja, kamu mengusulkan ke guru yang bersangkutan untuk menggunakan metode lain yang lebih menarik dan dapat aktual. Misalnya, memperdebatkan mengenai pro-kontra penaikan harga BBM sambil mendalami nilai kepedulian; atau berdiskusi mengenai makna pahlawan sambil mendalami nilai patriotisme.
Pada era kebangkitan nasional hingga awal kemerdekaan, Indonesia memiliki banyak tokoh-tokoh nasional yang sungguh memiliki kesadaran politik yang tinggi. Dari merekalah Indonesia yang demokratis dibentuk. Kita pun, selayaknya, meneladan mereka: mengembangkan kesadaran berpolitik semenjak dini, bukan demi meraih kekuasaan, tapi demi mencapai Indonesia yang demokratis, yang adil-makmur-sejahtera.

Dra Hj Mutmainnah Mustofa MPd "Membangun Kesadaran Kaum Perempuan dalam Politik"
Senin, 10 Maret 2008 07:43:23 - oleh : redaksi
Sebagai kajian keilmuan, politik selalu mengagungkan netralitas. Namun saat menjadi kegiatan praktis, apalagi pada sistem masyarakat yang sedang berkembang, politik sudah mengalami bias dan memiliki ‘jenis kelamin’. Bagi sebagian besar masyarakat Malang misalnya, politik masih identik dengan aktifitas yang penuh intrik dan cenderung kotor serta ‘pelaku’nya masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Padahal di tahun ini, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyebut jumlah pemilih perempuan mencapai 314.827, berbanding 300.362 pemilih laki-laki. Jumlah ini sungguh satu potensi besar, yang harusnya bisa menempatkan kaum perempuan menjadi faktor penting dalam kegiatan politik praktis.
Selain stigma ‘maskulin’ pada politik yang masih kuat, lemahnya peran aktif kaum perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran berpolitik yang masih rendah. Ditambah lagi, menurut Mutmainnah, kebanyakan kaum perempuan belum memiliki totalitas dan komitmen besar untuk serius terjun berpolitik. Belum banyak kaum perempuan yang mampu berperan sama baik di ranah domestik dan publik.
Berikut cuplikan wawancara Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN dengan aktivis perempuan pada beberapa organisasi kemasyarakatan serta anggota KPU Kota Malang ini di ruang kerjanya.

Selama ini anda aktif pada berbagai organisasi perempuan dan sekarang juga duduk sebagai anggota KPU Kota Malang. Bagaimana anda menilai peran kaum perempuan dalam aktivitas politik?
Menurut saya, meski sistem sosial dan politik di era sekarang sudah banyak yang berubah, namun belum banyak perubahan dari peran perempuan pada dunia politik. Kaum perempuan masih minim peran dan tersubordinasi dalam urusan politik, khususnya dalam hal keterwakilan mereka secara politis maupun dalam rangka menyuarakan hak-hak politiknya.

Apa faktor mandegnya peran kaum perempuan dalam politik ini?
Saya melihat bahwa masih banyak kaum perempuan memiliki persepsi yang salah pada politik. Bagi kebanyakan perempuan, politik masih menjadi momok karena identik dengan kegiatan-kegiatan penuh intrik dan kotor. Politik juga masih dianggap sebagai aktivitas kaum laki-laki. Padahal dalam urusan politik, tidak ada pembedaan jenis kelamin, politik itu milik bersama, milik semua orang.

Bisa dibilang kalau minimnya peran perempuan dalam dunia politik ini lebih dikarenakan rendahnya kesadaran dalam berpolitik?
Benar, namun dipengaruhi juga oleh minimnya komitmen perempuan saat terjun ke dunia politik. Maksudnya, saat perempuan sudah serius ingin terjun ke dunia politik, maka dituntut profesionalisme dan totalitas di sana. Nah, kebanyakan perempuan kita masih belum bisa membagi perannya dengan sama baik, saat di ranah domestik (urusan keluarga dan rumah tangga –red) dan di ranah publik (berpolitik –red).

Itu kalau politik dalam konteks keterwakilan perempuan, lalu bagaimana dengan komitmen perempuan dalam menyuarakan hak-hak politiknya?
Harus dipahami juga bahwa keterwakilan perempuan dalam politik itu sangat erat kaitannya dengan komitmen untuk menyuarakan hak-hak politik. Akan lebih baik lagi bila dasar dari pemenuhan hak-hak politik kaum perempuan ini benar-benar dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi komoditi politik dan bisa memiliki nilai tawar baik secara hak-hak politiknya maupun dalam rangka keterwakilan mereka di politik.

Apakah ada potensi yang bisa dimiliki kaum perempuan sebagai nilai tawar dalam dunia politik?
Dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa tempat termasuk di Kota Malang, jumlah perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Dari data kami, jumlah pemilih perempuan pada Pilkada Kota Malang tahun ini mencapai 314.827 orang, sementara jumlah pemilih laki-lakinya sebanyak 300.362 orang. Dari jumlah yang lebih besar ini saja, kaum perempuan sudah memiliki potensi yang signifikan dalam memainkan perannya di dunia politik. Tapi menurut saya, jangan hanya mengandalkan jumlah saja, namun sudah harus diarahkan pada kepentingan politik yang berkualitas.

Maksudnya?
Ya kalau jumlah yang besar ini hanya jadi komoditi saja, tentu tidak banyak yang berubah, perempuan tetap menjadi subordinasi dalam politik. Kaum perempuan harus sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak politiknya agar tidak dirugikan. Kembali lagi kuncinya tentu pada peningkatan kesadaran kaum perempuan dalam berpolitik.

Apa yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran ini?
Pendekatannya bisa ditempuh dengan banyak cara, namun menurut saya, kesadaran berpolitik itu akan tumbuh bila kebutuhan ekonomi sudah lebih dulu terpenuhi. Nah, pemenuhan kebutuhan ekonomi itu terkait erat dengan langkah-langkah pemberdayaan kaum perempuan serta peningkatan kualitas pendidikan. Maka dalam rangka membangun kesadaran berpolitik bagi kaum perempuan, pendekatan yang efektif itu harus sinergi dengan program pemberdayaan.

Seperti apa misalnya?
Pertama, memberdayakan kaum perempuan agar menjadi pinter. Ini bisa dilakukan dengan pemberantasan keaksaraan fungsional melalui semua organisasi sosial kemasyarakatan dan PKK. Kedua, memberdayakan perempuan dengan life skill agar kaum perempuan memiliki keberdayaan secara ekonomi, tidak hanya tergantung pada laki-laki. Sinergi antara pendidikan dan pemberdayaan ini harus terus berlangsung, istilahnya long life learning.

Sebagai anggota KPU, apa yang sudah anda jalankan dalam rangka membangun kesadaran berpolitik ini, khususnya bagi kaum perempuan?
Dalam kaitan dengan agenda Pilkada, membangun kesadaran berpolitik kuncinya tentu pada sosialisasi yang efektif. Ini sudah kami lakukan dengan semua cara, menggandeng semua media massa, untuk mensosialisasikan agenda pilkada kepada masyarakat. Sosialisasi ini bukan satu arah, kami berharap ada feedback yang baik dari masyarakat. Harapannya agar pilkada yang nanti digelar bisa berjalan dengan bersih, independen, dan profesional. Selain itu, sosialisasi juga menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Apa sebenarnya yang menjadi harapan anda pada masyarakat terkait gelaran Pilkada Kota Malang ini?
Pilkada itu bukan sekadar program pemilihan kepala daerah. Dibalik itu, Pilkada merupakan media untuk membangun kesadaran berpolitik. Maka maksimalkan pilkada ini dengan menyuarakan hak-hak politik, dengan tidak golput (golongan putih –red), apapun dan siapapun pilihannya. Khusus bagi kaum perempuan, mari bersama-sama menjadikan pilkada ini lebih berkualitas. (*)